28
Sep
10

LAPORAN KEGIATAN PPL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal dalam masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam ikut mengantarkan kearah cita-cita yang di inginkan. Dalam UU No.2 Tahun 2003, tujuan sistem pendidikan nasinal yaitu dapat mewujudkan manusia Indonesia kearah yang lebih baik, cerdas, beriman dan berakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi luhur, dan memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, dalam rasa tanggung jawab kebangsaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari keseluruhan system pendidikan, sekolah yang di hadapi pada tugas yang sangat pokok untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa., dan berbudi pekerti luhur, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian yang mantap dan mandiri.   Dengan berjalannya iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri, sikap perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu memberikan atau mewujudkan manusia bangunan atau membangun diri serta bersama-sama bertanggung jawab atas membangun bangsa dan tanah air yang kita cintai ini.

Dengan mengembangkan iklim belajar mengajar seperti diatas sangat di perlukan adanya keterkaitan antara komponen-komponen pendidikan yang meliputi guru, siswa, kurikulum dan sumber belajar, materi, metode, maupun sumber belajar atau evaluasi.

Dalam hal ini siswa sebagai salah satu komponen pendidikan di sekolah, perlu kiranya mendapat perhatian yang cukup besar karena di tanggung merekalah berhasil atau tidaknya pembangunan yang akan datang, seorang siswa juga mempunyai masalah yang cukup kompleks sehingga cukup berpengaruh langsung terhadap keberhasilan siswa dalam studinya.

Peranan guru bukan hanya menyampaikan materi pelajaran melainkan juga sebagai fasilitator yang dapat berarti membimbing, mengarahkan dan membantu mengembangkan pribadi anak didiknya yang akan menuju kearah yang lebih dewasa dan prestasi hasil belajar yang lebih baik dan seorang guru harus dapat memahami dan mengetahui lebih dalam belajar yang lebih baik.

Dua peranan seorang guru  yang tidak boleh di tinggalkan adalah sebagai pengajar dan pendidik. Dari kedua peranan tersebut harus saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dan sudah dalam kegiatan pasti dapat mengalami permasalahan-permasalahan yang timbul baik yang berasal dari guru maupun dari siswa. Permasalahan timbul karena beberapa faktor dan belum tentu siswa bisa memecahkannya. Seorang guru memahami dan mengetahui lebih dalam keadaan siswa, tingkah laku siswa, latar belakang siswa  dan kesulitan  dan permasalahan yang di hadapi oleh siswa hendaknya seorang guru dapat mampu untuk mencari jalan penyelesainnya agar siswa dapat mencapai kebehasilan dalam studinya. Seorang guru dalam memberikan bantuan kepada anak didiknya harus mampu memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam peribadi siswa tersebut, antara lain kematangan bakatnya, kemampuan, lingkungannya dan sebagainya agar siswa dapat di beri bantuan dapat menyelesaikan masalah yang di hadapi secara tepat.

Praktek pengalaman lapangan merupakan intra kurikuler yang di ikuti oleh mahasiswa PPL. Pelaksanaan peraktek pembelajaran di kelas atau di sekolah di sesuaikan dengan latar belakang disiplin ilmu serta dari bebagai komponen.

Kegiatan PPL disini di arahkan agar lulusan mempunyai atau memiliki kemampuan sebagai tenaga pendidik yang mampu menjiwai dan menjelaskan tugas mulianya sebagai serta mampu mengenal secara langsung dan memperluas wawasannya tentag struktur organisasi dan mekanisme pengelolaan sekolah. Atas dasar inilah perlu kiranya di lakukan praktek pengalaman lapangan sekolah.

Sekolah sebagai salah satu unsur pelaksana pendidikan di Indonesia selain pendidikan non formal dan informal dalam melaksanakan tugasnya selalu berkaitan dan bekerjasama baik antara guru, siswa, pengambil kebijakan kurikulum maupun komponen lain demi tercapainya tujuan yaitu mendidik peserta didik yang prestatif, kompetitif, berpendidikan, inovatif-kreatif, serta iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Suatu organisasi termasuk sekolah jika tanpa manajemen yang baik akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mempunyai ciri-ciri lembaga sosial. Gillin-gillin (dalam Soekanto, 1987) mengungkapkan lembaga sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Suatu lembaga sosial merupakan suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak tegabung dalam suatu unit yang fungsional.
  2. Hampir semua lembaga sosial mempunyai suatu tingkat kekekalan tertentu, sehingga orang menganggapnya sebagai himpunan norma yang sudah sewajarnya harus dipertahankan. Suatu sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian lembaga sosial setelah melewati waktu yang sangat lama.
  3. Suatu lembaga sosial mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
  4. Lembaga sosial mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
  5. Suatu lembaga sosial biasanya juga memiliki lambang tertentu yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsinya.
  6. Suatu lembaga sosial mempunyai suatu tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis yang merupakan dasar bagi pranata yang bersangkutan dalam menjalankan fungsinya. Tradisi merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebuah organisasi temasuk sekolah memerlukan diadakannya manajemen sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan dari lembaga tersebut. Sehingga untuk mencapai itu diperlukan perangkat yang dapat saling bekerjasama dengan baik, agar tujuan dari lembaga tersebut dapat tercapai dan terlaksana.

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Keguruan merupakan program yang khusus dilaksanakan oleh mahasiswa program studi keguruan sebagai  sarana untuk berlatih dan belajar tentang tugas dan fungsi guru, membimbing siswa, memahami administrasi, bagaimana proses pengelolaan sekolah dan tugas-tugas kependidikan yang lain. Tujuan PPL keguruan ini adalah agar mahasiswa calon guru mendapatkan pengalaman lapangan tentang dunia pendidikan agar tercipta tenaga pendidik yang professional. Sehubungan hal tersebut, maka mahasiswa yang melakukan PPL juga dituntut untuk mengetahui tentang manajemen sekolah. Dalam hal ini manajemen sekolah di SMP Negeri 9 Malang. Adapun aspek yang akan dibahas meliputi delapan objek, antara lain adalah; organisasi sekolah, kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat serta bimbingan dan penyuluhan.

1.2 Pengertian

Studi manajemen pendidikan di sekolah adalah bagian integral dari kegiatan PPL Keguruan yang berupa pengenalan organisasi, aspek persekolahan, substansi manajemen sekolah dan fungsi-fungsi atau proses pengelolaannya baik yang menyangkut segi edukatif maupun administrasi dibawah bimbingan dan koordinasi Kepala Sekolah

1.3 Tujuan

Studi manajemen di sekolah bertujuan agar mahasiswa mengenal secara langsung dan memperoleh wawasannya tentang struktur organisasi dan mekanisme pengelolaan sekolah. Secara rinci penyusunan laporan studi manajemen di sekolah bertujuan agar:

  1. Praktikan mengetahui penyelengaraan pengelolaan sekolah yang menyangkut edukatif, administrasi, dan personalia.
  2. Praktikan mampu melaksanakan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah
  3. Praktikan mampu melaksanakan proses belajar mengajar yang dilakukan didepan kelas
  4. Praktikan memperoleh gambaran secara langsung dan menyeluruh tentang situasi dan kondisi sekolah
  5. Praktikan lebih mengenal tugas dan kegiatan kepala Sekolah, guru-guru, dan stafnya
  6. Praktikan mengetahui kemajuan pendidikan dan faktor-faktor  yang menunjang serta menghambat pendidikan
  7. Praktikan mengetahui fasilitas-fasilitas dan memahami kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah
  8. Praktikan dapat memenuhi salah satu persyaratan yang harus diselesaikan dalam rangka Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang diselengarakan IKIP Budi Utomo Malang

1.4  Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan dan pembahasan Laporan Manajemen Sekolah di SMP Negeri 9 Malang adalah sebagai berikut

  1. Metode Observasi Langsung

Yaitu metode dengan cara mengamati dan mencatat segala sesuatu yang ada hubungannya dengan manajemen pendidikan sekolah.

  1. Metode Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan jalan mencari data-data dari buku-buku sekolah, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan segala informasi yang berhubungan dengan manajemen sekolah.

  1. Metode Wawancara

Yaitu mencari informasi tentang manajemen sekolah dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang sesuai bidangnya

1.5 Ruang Lingkup Pembahasasn

Objek dalam penyusunan dan pembahasan studi manajemen sekolah di SMP Negeri 9 Malang sebagai berikut:

  1. Organisasi sekolah
  2. Kurikulum
  3. Kesiswaan
  4. Kepegawaian
  5. Keuangan
  6. Sarana dan prasarana
  7. Hubungan masyarakat
  8. Koordinasi bimbingan dan penyuluhan

1.6 Pelaksanaan

1.6.1 Waktu

Studi manajemen pendidikan dilaksanakan secara terintegrasi dengan latihan praktek mengajar mulai tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 17 Oktober 2009.

1.6.2 Tempat

Studi manajemen sekolah dilaksanakan di sekolah tempat mahasiswa melaksanakan praktek mengajar, yaitu di SMP Negeri 9 Malang Jln. Prof. Moh. Yamin No. VI / 2 Telp. (0341) 364842Malang KP. 65118.

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam Bab ini diuraikan laporan inti studi Manajemen Sekolah di SMP Negeri 9 Malang. Adapun bagian yang dibahas adalah sebagai berikut.

  1. Organisasi sekolah
  2. Kurikulum
  3. Kesiswaan
  4. Kepegawaian
  5. Keuangan
  6. Sarana dan prasarana
  7. Hubungan masyarakat
  8. Koordinasi bimbingan dan penyuluhan

2.1 Organisasi Sekolah

2.1.1   Sejarah Singkat Berdirinya SMP Negeri 9 Malang

Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Malang (SMPN 9 Malang) adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada dalam koordinasi Dinas pendidikan Kota Malang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan Daerah Republik  Indonesia Nomor : 809 / b.3 / Kedj. Terhitung mulai 1 Agustus 1963 membuka SMEP Negeri II Malang yang sementara, karena belum memiliki gedung sendiri, maka menjadi satu dengan SMEP Negeri I di Jalan Arjuno Malang, dengan peraturan SMEP Negeri I masuk pagi sementara SMEP Negeri II masuk siang.

Selang 3 tahun kemudian, berdasarkan SK Panglima Daerah MiliterVIII / Brawijaya selaku Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Jawa Timur dengan Nomor Keputusan: 67 / 11 / 1996, tanggal 16 November 1966, dan PEPELRADA (Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan Djawa Timur) tertanggal 6 Desember 1966, memutuskan dan menetapkan kepada Sdr. Slamet Tcipto Moeljono selaku Kepala Sekolah SMEP Negeri II Malang untuk menerima Gedung dan Inventaris bekas Sekolah  LING KEW di jalan Belakang Pasar Malang (sekarang Jl. Prof. Moh. Yamin VI/26 Malang) ke dalam pengelolaan dan tanggung jawab SMEP Negeri II Malang.

Empat belas tahun kemudian tepatnya tanggal 1 April 1979 lewat surat Keputusan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 030 / U / 1979, SMEP Negeri II Malang Integrasi menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri IX Malang (SMP Negeri 9 Malang).

2.1.2  Struktur dan Personalia Organisasi SMP Negeri 9 Malang

Organisasi di SMP Negeri 9 Malang merupakan sebuah sistem yang dipandang sebagai suatu kebulatan yang terdiri dari beberapa yang saling terkait satu dengan lainnya dan didalamnya juga terdapat sub sistem. Di dalam sebuah organisasi, terdapat pembagian tugas-tugas yang harus dijalankan oleh anggota-anggota kelompoknya. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi suatu organisasi yang efektif akan menghasilkan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang bulat dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama-sama.

2.1.3  Fungsi Dan Tugas Pengelola Sekolah

Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis pendidikan formal. Secara garis besar, sekolah memiliki tugas sebagai berikut:

  1. Melaksanakan pendidikan formal selama kurun waktu tertentu.
  2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.
  4. Membina OSIS.
  5. Membina urusan TU.
  6. Membina kerjasama dengan orang tua siswa.
  7. Bertanggung jawab dengan yayasan atau badan pengelola sekolah.

Selain tugas yang dimiliki sekolah seperti tersebut diatas, akan dijabarkan pula secara singkat pembagian tugas tiap-tiap jabatan dalam sruktur organisasi, antara lain:

  1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah memiliki fungsi dan tugas sebagai Edukator, Manajer, Administrator, dan Supervisor (EMAS). Selain itu, Kepala Sekolah juga memiliki fungsi sebagai pemimpin, pembaharu, dan pendorong. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah dapat mendelegasikan atau mewakilkan kepada wakil kepala sekolah.

  • Kepala Sekolah selaku Edukator (pendidik), Kepala Sekolah memiliki tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien.
  • Kepala Sekolah selaku Manajer mempunyai tugas, diantaranya:
  1. Menyusun perencanaan
  2. Mengorganisasikan kegiatan
  3. Mengarahkan kegiatan
  4. Mengkoordinasikan kegiatan
  5. Melaksanakan pengawasan
  6. Mengevaluasi kegiatan
  7. Menentukan kebijakan
  8. Mangadakan rapat
  9. Mengambil keputusan
  10. Mengatur PBM
  11. Mengatur administrasi ketatausahaan , siswa, sarana dan prasarana, dan keuangan/RAPBS
  12. Mengatur OSIS
  13. Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait
  • Kepala Sekolah selaku Administrator bertugas menyelengarakan Administrasi, diantaranya:
  1. Perencanaan
  2. Pengorganisasian
  3. Pengarahan
  4. Pengkoordinasian
  5. Pengawasan
  6. Kurikulum
  7. Kesiswaan
  8. Ketatausahaan
  9. Kantor
  10. Keuangan
  11. Ketenagaan
  12. Perpustakaan
  13. Laboratorium
  14. BK
  15. UKS
  16. OSIS
  17. Serbaguna
  18. Media gudang
  19. Ruang keterampilan dan kesenian
  • Selaku Supervisor, Kepala Sekolah bertugas menyelengarakan supervise berkenaan dengan:
  1. PBM
  2. Kegiatan Bimbingan dan Konseling
  3. Kegiatan Ekstrakulikuler
  4. Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait
  5. Kegiatan sarana prasarana
  6. Kegiatan OSIS
  7. Kegiatan 6 K

2.  Wakil Kepala Sekolah

Wakil Kepala Sekolah membantu Kepala Sekolah dalan kegiatan-kegiatan sebagai berikut

  1. Penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan, dan program pelaksanaan
  2. Pengorganisasian
  3. Ketenagaan
  4. Pengkoordinasian dan pengumpulan
  5. Penyusunan laporan

Selain itu, wakil kepala sekolah juga memiliki tugas untuk membantu kepala sekolah dalam urusan-urusan sebagai berikut

  • Kurikulum
  1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
  2. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
  3. Mengatur penyusunan program pembelajaran (Program catur wulan, program satuan pelajaran dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum)
  4. Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan dan ekstrakurikuler
  5. Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria  kelulusan, dan laporan kemajuan belajar siswa serta pembagian rapor dan STTB
  6. Mengatur pelaksanaan program perbaikan pengajaran
  7. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
  8. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran
  9. Mengatur mutasi siswa
  10. Melakukan supervisi administrasi dan akademis
  11. Menangani target kurikulum dan daya serap
  12. Menyusun laporan
  • Kesiswaan
  1. Menyusun program pembinaan kesiswaan seperti MOS dan kedisiplinan
  2. Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling
  3. Mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan 6 K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan dan kerindangan)
  4. Mengatur dan membina program kegiatan OSIS
  5. Mengatur program pesantren kilat
  6. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan sekolah serta kegiatan ekstrakurikuler
  7. Menyelenggarakan cerdas cermat, olahraga prestasi
  8. Menangani kegiatan siswa dalam setiap upacara baik rutin maupun incidental
  • Sarana dan Prasarana
  1. Merencanakan kebutuhan sarana prasaranauntuk menunjang proses belajar mengajar (KBM)
  2. Merencanakan program pengadaannya
  3. Menginventarisasi barang-barang milik sekolah secara kebutuhan guru yang berkaitan dengan pelaksanaan KBM
  4. Mengatur pemanfatan sarana dan prasarana
  5. Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian
  6. Mengatur pembukuan dalam mengelola sarana dan prasarana
  7. Menyusun laporan
  • Hubungan dengan masyarakat
  1. Mengatur dan mengembangkan hubungan yang berkaitan dengan informasi sekolah kepada masyarakat, kerjasama sekolah dengan Dewan Sekolah/Masyarakat, hubungan dengan instansi pemerintah atau swasta, serta kegiatan sekolah ke alam bebas
  2. Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapatkan beasiswa
  3. Menangani dan mengusahakan peningkatan profesionalisme guru
  4. Menyelenggarakan bakti sosial dan karyawisata
  5. Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan siswa
  6. Mengkoordinir Pujasera (kantin) sekolah
  7. Menyusun laporan

3.  Guru

Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tugas dan tanggung jawab seorang guru meliputi:

  1. Membuat perangkat program pengajaran yang berisi tentang Analisis Materi Pelajaran, Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes), Program Satuan Pelajaran, Program Rencana Pengajaran, Program Mingguan Guru, dan Lembar Kerja Siswa (LKS).
  2. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran
  3. Melaksanakan kegiatan penilaian belajar, ulangan harian dan UTS serta UAS
  4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian atau evaluasi belajar
  5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
  6. Melaksanakan analisis butir soal
  7. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa
  8. Menumbuh kembangkan kepribadian peserta didik
  9. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan) kepada guru lain dalam kegiatan proses belajar mengajar
  10. Membuat alat pelajaran / peraga
  11. Menumbuhkembangkan sikap menghargai karya seni
  12. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
  13. Melaksanakan tugas tertentu disekolah
  14. Guru Bimbingan Konseling

Bimbingan dan Konseling membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Penyusunan program dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling koordinasi wali kelas dengan bimbingan dan konseling dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar memberikan layanan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar
  2. Koordinasi wali kelas dengan bimbingan dan konseling dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar
  3. Memberikan layanan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar
  4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan lapangan kerja yang sesuai
  5. Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling
  6. Menyusun statistic bagi penilaian bimbingan dan konseling
  7. Melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar
  8. Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling
  9. Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan atau konseling
  10. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Perencanaan pengadaan buku/bahan pustaka/media elektronika
  2. Pengurusan pelayanan perpustakaan
  3. Perencanaan pengembangan perpustakaan
  4. Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku/bahan pustaka/media elektronika
  5. Inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku/bahan pustaka/media elektronika
  6. Melakukan pelayanan bagi siswa, gur dan tenaga kependidikan lainnya, serta masyarakat
  7. Penyimpanan buku-buku perpustakaan/media elektronika
  8. Menyusun tata tertib perpustakaan
  9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala
  10. Laboratorium

Pengelola laboratorium membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut

  1. Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium
  2. Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium
  3. Mengatur penyimpanan daftar alat-alat laboratorium
  4. Memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium
  5. Inventarisasi dan pengadministrasian peminjam alat-alat laboratorium
  6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

2.1.4  Kebijakan Sekolah Bidang Organisasi Sekolah

Dalam bidang pengorganisasian sekolah SMP Negeri 9 Malang, kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai berikut:

  1. Mengirimkan guru untuk mengikuti MGMP, penataran, seminar-seminar ilmiah, pelatihan, dan diskusi ilmiah
  2. Memberikan tambahan pelajaran bagi kelas tiga melalui program bimbingan belajar
  3. Supervisi dilakukan secara formal maupun informal
  4. Melakukan kerjasama dibidang keamanan dengan masyarakat sekitar dalam kegiatan-kegiatan sekolah sebagai promosi
  5. Mengadakan pelatihan dasar untuk anggota OSIS yang baru terpilih agar memiliki keterampilan kepemimpinan
  6. Meningkatkan kedisiplinan dalam segala aspek baik guru, karyawan maupun siswa
  7. Siswa harus mematuhi tata tertib. Bagi siswa yang melanggar tata tertib tersebut dikenai hukuman dengan mengisi buku catatan pelaggaran

2.2       KURIKULUM

2.2.1    Kelengkapan Kurikulum Sekolah

Menurut Harold B. Abertyas dalam “Reorganizing The High School Curriculum” (1996), “Kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran akan tetapi juga meliputi kegiatan lain dalam dan diluar sekolah yang berada dibawah tanggung jawab sekolah.”

Definisi lain menurut J. Lloyd Trum dan Delmus F. miller dalam buku “Secondary School Im Provinsiesment” (1973), adalah kurikulum juga termasuk metode belajar dan mengajar, cara mengevaluasi murid dan seluruh program perubahan tenaga mengajar, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan administrasi, hal-hal structural mengenai waktu jumlah ruangan serta kemungkinan memilah mata pelajaran.

Menurut Sutopo dan Soemanto (1982:42), berdasarkan asal katanya, kurikulum berarti lari cepat, perlombaan cepat, arah atau tujuan, rangakaian pelajaran dan peredaran waktu. Sedangkan pengertian kurikulum dari segi semantic ada 3 macam:

  1. Secara tradisional, kurikulum adalah somasi bidang studi yang diberikan di dalam lembaga pendidikan.
  2. Modern kurikulum, kurikulum adalah keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar anak yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas.
  3. Masa kini, kurikulum adalah lingkungan belajar yang dirancang untuk mengembangkan minat dan kemampuan agar anak dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang diberikan (dibawah tanggungjawab sekolah) dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum didasari oleh beberapa prinsip yaitu: prinsip relevansi, prinsip evektivitas, prinsip efisien, prinsip kontinuitas dan prinsip fleksibilitas.

Seiring dengan dicanangkannya gerakan peningkatan mutu pendidikan, maka materi pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei 2003 mengadakan perubahan kurikulum dari kurikulum 1994 menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan pada setiap jenjang dan jalur pendidikan, maka ditetapkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/UU/2002. KBK diberlakukan secara serentak di semua jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2004/2005 di seluruh Indonesia. Karena KBK tidak menunjukkan keberhasilannya, maka KBK disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 dan No, 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004 (KBK) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sekolah.terkait dengan penyusunan KTSP ini, BSNP telah membuat panduan penyusunan KTSP. Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Departemen Pendidikan Nasional mengharapkan paling lambat tahun 2009/2010, semua sekolah telah melaksanakan KTSP.

Hampir sama dengan KBK, KTSP dikembangkan dengan prinsip-prinsip berikut:

  1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
  2. Beragam dan terpadu.
  3. Teanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
  4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
  5. Menyeluruh dan berkesinambungan.
  6. Belajar sepanjang hayat.
  7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Karakteristik utama KBK dan KTSP di antaranya sebagai berikut.

  1. Berbasis kompetensi dasar (curriculum based competencies), bukan materi pelajaran.
  2. Bertumpu pada pembentukan kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa (developmentally-apropriate practice), bukan penerusan materi pelajaran.
  3. Berpendekatan atau berpusat pembelajaran (learner centered curriculum), bukan pengajaran.
  4. Berpendekatan terpadu atau integratif  (integrative currilculum atau learning across curriculum), bukan diskrit.
  5. Bersifat diversifikatif , pluralistis, dan multicultural.
  6. Bermuatan empat pilar pendidikan kesejagatan, yaitu belajar memahami (learning to know), belajar berkarya (learning to do), belajar menjadi diri sendiri (learning to be oneself), dan belajar hidup bersama (learning to live together).
  7. Berwawasan dan bermuatan manajemen berbasis sekolah.

Dengan karakteristik tersebut, KBK dan KTSP telah memungkinkan hal-hal berikut:

  1. Terkuranginya materi pembelajran yang demikian banyak dan padat.
  2. Tersusunnya perangkat standar dan patokan kompetensiyang perlu dikuasai siswa, baik kompetensi tamatan, kompetensi umum, maupun kompetensi dasar mata pelajaran.
  3. Terkuranginya beban tugas guru yang selama ini sangat banyak dan beban belajar siswa yang selama ini sangat berat.
  4. Memperbesar kebebasan, kemerdekaan dan keleluasaan tenaga pendidikan dan pengelola pendidikan di daerah, dan member peluang untuk berimProvinsialisasi, berinovasi dan berekreasi.
  5. Terbentuknya kesempatan dan peluang bagi daerah (Kota dan Kabupaten), bahkan pengelola dan tenaga pendidikan, untuk melakukan berbagai adaptasi, modifikasidan kontekstualisasi kurikulum sesuai dengan kenyataan lapangan, baik kenyataan demografis, geografis, sosiologis, cultural, maupun psikologis siswa.
  6. Terakomodasinya kepentingan dan kebutuhan daerah setempat, terutama Kota dan Kabupaten baik dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan setempat maupun melestarikan karakteristik daerah, tanpa harus mengabaikan kepentingan bangsa dan nasional.
  7. Terbuka lebarnya kesempatan bagi sekolah untuk mengembangkan kemandirian demi peningkatan mutu sekolah, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pelaksanaan kurikulum berada dibawah wewenang sataf bagian kurikulum. Dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 9 Malang, KBK digunakan untuk kelas IX. Sedangkan untuk kelas VII dan VIII menggunakan KTSP.

2.2.2   Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur kurikulum merupakan pola susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, kedalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam setiap kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.

Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam standar isi, yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

  • Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
  • Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
  • Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
  • Kelompok mata pelajaran dan estetika
  • Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 7.

Muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

  • Ø Mata pelajaran

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan tertera dalam struktur kurikulum yang tercantum dalam standar isi. Mata pelajaran yang diajarakandi SMP Negeri 9 Malangtentu saja dengan yang diajarkan di sekolah menengah lainnya diseluruh Indonesia, yaitu Pendidikan Agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan  Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Teknik Informasi dan Komunikasi

  • Ø Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan cirri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan potensi yang ada di SMP Negeri 9 Malang. Muatan lokal yang diajarkan adalah Bahasa Jawa dan Akutansi.

  • Ø Pengembangan Diri

Pengembangan diri bukan mata pelajaran yang harus diasuh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengespresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan Pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik.

  • Ø Pengaturan Beban Belajar
    • Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Di SMP Negeri 9 Malang, satu jam pembelajaran berlangsung selama 45 menit. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfatan jam pelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
    • Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah 0% sampai 50% dari kegiatan tatap mata muka pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan kebutuhan peserta didik  dalam mencapai kompetensi.
    • Alokasi waktu untuk praktek, dua jam kegiatan praktek disekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktek diluar sekolah setara dengan satu jam tatap muka
  • Ø Kenaikan kelas dan kelulusan

Kenaikan kelas dan kelulusan mengacu kepada standar penilaian yang dikembangkan oleh BSNP.

  • Ø Pendidikan Kecakapan Hidup
    • Kurikulum SMP dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, dan kecakapan akademik.
    • Pendidikan kecakapan hidup merupakan bagian dari pendidikan semua mata pelajaran.

Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMP Negeri 9 Malang adalah sebagai berikut:

Komponen Kelas dan Alokasi
A Mata Pelajaran
  1. Pendidikan Agama
  2. Pendidikan Kewarganegaraan
  3. Bahasa Indonesia
  4. Bahasa Inggris
  5. Matematika
  6. Ilmu Pengetahuan Alam
  7. Ilmu Pengetahuan Sosial
  8. Seni Budaya
  9. Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan
  10. Teknik Informasi dan Komunikasi
2

2

4

5

5

4

4

2

2

2

2

2

4

5

5

4

4

2

2

2

2

2

4

5

5

4

4

2

2

2

B Muatan local
  1. Bahasa Jawa
  2. Akuntansi
2

2

2

2

2

2

C Pengembangan Diri 2 2 2
Jumlah 38 38 38

Keterangan:

  • Komponen pengembangan diri dilakukan didalam jam pelajaran masuk dalam mata pelajaran bimbingan konseling dan diluar jam pelajaran dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler
  • Penambahan 4 jam pelajaran dari ketentuan BNSP dialokasikan pada mata pelajaran bahasa inggris (1 jam), matematika (1 jam) dan Muatan Lokal Akutansi (2 jam)
  • Substansi mata pelajaran IPA dan IPS merupakan IPA Terpadu dan IPS Terpadu
  • Alokasi waktu untuk 1 jam pembelajaran adalah 45 menit
  • Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran adalah 34-38 minggu

2.2.3   Tugas Urusan Kurikulum

Urusan kurikulum di SMP Negeri 9 Malang  mempunyai tugas yaitu membantu kepala sekolah dalam kegiatan sebagai berikut:

  1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
  2. Mengatur penyusunan program pembelajaran (program satuan pelajaran dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulu)
  3. Menyusun pembagian tugas guru
  4. Menyusun jadwal pelajaran
  5. Menyusun jadwal evaluasi belajar
  6. Menyusun pelaksanaan UAN/Ujian Sekolah
  7. Menetapkan criteria kenaikan kelas
  8. Mengatur pelaksanaan program penilaian criteria kenaikan kelas, criteria kelulusan, dan laporan kemajuan belajar siswa serta pembagian rapor dan STTB
  9. Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran
  10. Mengatur pelaksanaan program perbaikan pengajaran
  11. Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler
  12. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar

m.  Mengatur pengembangan MGMP dan coordinator mata pelajaran

  1. Mengatur mutasi siswa
  2. Melakukan supervisi administrasi dan akademis

Kegiatan ekstrakurikkuler merupakan kegiatan diluar jam pelajaran (intrakurikuler). Pengadaan kegiatan ekstrakurikkuler bertujuan untuk membina dan mengembangkan talenta siswa yang dapat menunjang kegiatan ekstrakurikkuler. Di SMP Negeri 9 Malang, kegiatan ini merupakan wewenang dari kurikulum, tetapi pelaksanaannya diserahkan penuh kepada staf bagian kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut diantaranya: Pramuka, karate, Bola Basket, Bolavoli, Sepak Bola, Seni Tari, PMR, BDI, PIR (Penelitian Iliah Remaja), dan KIR (Karya Ilmiah Remaja), ECC (English Conversatiion Club), BIR (Katolik) dan PSK (Kristen).

2.2.4   Kalender Akademik

Satuan pendidikan dapat menyususn kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan yang tercantum dalam standar isi, Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pelajaran.

Kalender akademik merupakan pedoman untuk proses belajar mengajar selama satu tahun. Kalender akademik memuat tentang jam hari efektif  dan hari tidak efektif yang meliputi libur semester dan libur  hari besar.

2.2.5   Program Tahunan dan Program Semester

  1. Setiap guru wajib membuat program tahunan dan program semester pada kelas yang di ajar.
  2. Menyusun perangkat kegiatan belajar mengajar (KBM) mulai dari silabus, RPP dan lembar penilaian agar  guru siap melaksanakan KBM.
  3. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang dikuasai siswa perlu merencanakan dan melaksanakan kegiatan evaluasi belajar.

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Berdasarkan silabus inilah guru dapat mengembangkannya menjadi rancangan pelaksanaan pembelajaan (RPP) yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar bagi siswanya.

RPP merupakan rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran dikelas. Berdasarkan RPP inilah, guru diharapakan mampu menerapkan pembelajaran secara terprogram. Dengan demikian, target pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Secara teknis, RPP mencakup komponen-komponen berikut:

  1. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar
  2. Tujuan pembelajaran
  3. Materi pembelajaran
  4. Pendekatan dan metode pembelajaran
  5. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
  6. Alat dan sumber belajar
  7. Evaluasi pembelajaran

2.2.6   Target Urusan Kurikulum dalam Hal Pembagian Guru

Dalam mengatur dan mengawasi kelancaran tugas guru kurikulum bertugas sebagai berikut:

  1. Membuat daftar piket staf sekolah, tata tertib, dan kegiatan belajar mengajar
  2. Membuat jurnal mengajar guru
  3. Membuat jurnal harian
  4. Membuat daftar nilai
  5. Membuat daftar alamat staf pengajar
  6. Mendata nama guru dan bidang yang di ajar serta tugas-tugas yang lain
  7. Mengadakan SK sekolah yang berkaitan dengan adanya kenaikan pangkat
  8. Membuat daftar pelajaran
  9. Memilih guru sebagai wali kelas

10.  Memilih guru sebagai pembimbing dan konseling

11.  Memilih guru sebagai bagian dari struktur dan organisasi SMP Negeri 9 Malang

12.  Memilih guru sebagai pengatur proses belajar mengajar

Penyusunan jadwal pelajaran diperlukan agar tidak terjadi benturan dalam proses belajar mengajar. Dalam penyusunan jadwal pelajaran perlu dilakukan pendekatan dengan guru yang mendapatkan tugas mengajar tambahan. Selain itu, dalam penyusunan jadwal, juga harus memperhatikan jadwal dari MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) masing-masing guru. Ini karena pada hari tersebut adahari libur mengajar bagi guru mata pelajaran tertentu disekolah. Pengaturan jadwal untuk materi-materi yang sulit diusahakan diletakkan pada jam 1, 2, 3, dan 4. Selain itu juga perlu merencanakan tambahan jam pelajaran untuk siswa kelas IX (intensif) sebagai persiapan menghadapi ujian nasional.

2.2.7   Penyusunan Rencana Pembelajaran

Rencana pembelajaran atau desain pembelajaran merupakan perangkat pembelajaran yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum melakukan proses belajar mengajar agar kegiatan belajar mengajar dapat terlakasana dengan baik dan lancar. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menyusun rencana pembelajaran antara lain silabus untuk kelas VII, VIII, IX desain pembelajaran, program tahunan, dan program semester, selain itu juga harus dipersiapkan alokasi waktu, kalender pendidikan, program analisis dan daya serap.

Penyusunan rencana pembelajaran harus mengacu pada Program Tahunan dan Program Semester. Penyusunan Prota dan Promes berdasarkan kalender akademik. Dalam kalender akademik memuat jumlah pecan dalam satu semester dan jumlah pekan dalam satu semester dan jumlah pekan efektif. Jumlah pecan dalam satu semester dikurangi pecan tidak efektif diperoleh jumlah pecan efektif yang dapat menentukan jumlah jam pelajaran.

2.2.8 Pelaksanaan Penilaian

  1. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajaryang dilakukan secara komprehensif dan terus-menerus. Penilaian yang dilakuakan adalah penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses diperoleh selama proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan penilaian hasil diperoleh dari kegiatan ulangan dan tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran, yang biasanya berbentuk paper and pencil test. Penilaian harus mencakup penilaian proses dan penilaian hasil belajar, sehingga mencerminkan perkembangkan pencapaian kemampuan atau kompetensi siswa yang sebenarnya, yang mencakup penilaian kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif.

  1. Jenis Penilaian

SMP Negeri 9 Malang masih menggunakan KBK untuk kelas IX. Dengan demikian, penilaiannya masih mengacu pada 3 ranah yang harus dinilai yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Ketika ranah tersebut harus dapat diukur dan diketahui  nilainya untuk dijadikan sebagai laporan akhir dari kegiatan belajar siswa yang disebut rapor. Sedangkan kurikulum KTSP untuk kelas VII dan VIII, penilaiannya mengacu pada pemahaman konsep dan penerapan konsep yang hasil penilaian akhir juga berbentuk rapor. Adapun jenis penilaian di SMP Negeri 9 Malang meliputi  nilai ulangan harian, tengah semester, akhir semester dan ujian nasional (khusus untuk kelas IX)

  1. Evaluasi Hasil Kegiatan Belajar Mengajar

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) adalah kurikulum baru yang menganjurkan guru untuk lebih aktif dan membuat sendiri standar kompetensi kurikulum yang akan diberikan kepada siswa berdasarkan kurikulum dari DIKNAS yang sudah dilaksnakan di SMP Negeri 9 Malanguntuk kelas VII dan VIII. Sedangkan untuk kelas IX masih menggunakan kurikulum KBK tahun 2004. Perbedaan penggunaan ini tentu saja juga berdampak pada perbedaan system penilaian. Pada kurikulum 2004 atau KBK, penilaian menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kompetensi masing-masing, dan evaluasi dilaksanakan per KD (Kompetenisi Dasar).b sedangkan dalam kurikulum KTSP, penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan siswa dalam memahami, menerapkannya. Evaluasi yang dilakukan per KD (Kompetensi Dasar) biasanya disebut ulangan harian dan juga per SK (Standar Kompetensi) atau disebut dengan ulangan blok. Dengan demikian, siswa mampu menguasai materi yang disampaikan oleh guru dan dapat menerapkannya.

Evaluasi program pengajaran menjadi salah satu bagian dari kegiatan belajar mengajaryang sangat penting, karena dari kegiatan evaluasi inilah dapat diketahui tingkat keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru baik dikelas maupun diluar kelas. Kegiatan evaluasi ini juga berfungsi mengetahui tingkat keberhasilan program kebijakan yang sedang direncanakan maupun yang telah dilaksanakan. Selain mengevaluasi dari hasil ujian dan bentuk soal juga diadakan analisis butir soal. Dengan demikian, dapat diketahui bagian mana yang sudah maupun yang belum dikuasai oleh siswa. Melalui hasil dari analisis butir soal ini, guru dapat menerapkan program pengayaan dan program remedial. Sehingga proses belajar mengajardi SMP Negeri 9 Malang dapat berlangsung secara maksimal.

2.2.9   Kriteria Penilaian

Pada kegiatan pembelajaran, penilaian dilakukan saat siswa belajar (prosesnya) dan setelah belajar (hasilnya). Penilaian dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok (diskusi kelompok). Untuk kelas VII, VIII dan kelas IX dberlakukan pembelajaran TUNTAS; dimana seorang siswa yang memperoleh nilai lebih dari SKM dari suatu mata pelajaran dinyatakan tuntas, sedangkan untuk siswa yang memperoleh nilai kurang dari SKM wajib mengikuti program remedial. Nilai SKM ditetapkan oleh sekolah dengan memperhatikan rata-rata hasil ulangan kelas paralel tiap mata pelajaran.

Standar ketuntasan minimum (SKM) SMP Negeri 9 Malang tahun pelajaran 2008/2009 ditetapkan sebagai berikut

No Mata Pelajaran SKM

Kelas VII

SKM

Kelas VIII

SKM

Kelas IX

KETERANGAN
1 Pendidikan Agama Islam 75 70 70
2 Pendidikan Agama Kristen 75 70 70
3 Pendidikan Agama Katolik 65 70 70
4 Pendidikan kewarganegaraan 70 75 70
5 Bahasa Indonesia 67 67 70
6 Bahasa Inggris 67 67 67
7 Matematika 70 67 67,5
8 Ilmu Pengetahuan Alam 65 65 66
9 Ilmu Pengetahuan Sosial 67 68 67,75
10 Seni Budaya 70 70 70
11 Penjaskes 69 69 69
12 TIK 75 70 67,5
13 Bahasa Jawa 71 70 70
14 Akuntansi 70 70 70

2.2.10    Bentuk Penilaian

Bentuk soal yang digunakan dalam pengevaluasian hasil belajar siswa ada 2 macam, yaitu bentuk esai (subjektif) dan bentuk pilihan ganda (objektif).

2.2.11    Laporan Hasil Belajar Siswa

Nilai rapor pada prisipnya merupakan rangkuman nilai hasil tagihan (ulangan blok, tugas-tugas, nilai ulangan harian lainnya) selama semester berlangsung. Tiap akhir semester profil hasil belajar siswa disampaikan kepada siswa dan orang tua siswa. Nilai rapor juga harus dapat menjawab keingintahuan orang tua siswa seperti: (1) Bagaimana siswa belajar disekolah secara akademik, fisik, sosial, maupun emosional; (2) Sejauh mana partisipasi anaknya dalam kegiatan sekolah; (3) Kemampuan apa yang diraih siswa selama kurun waktu belajar tersebut; (4) apa yang harus dilakukan orang tua untuk membantu mengembangkan potensi anaknya lebih lanjut.

2.2.12   Kenaikan Kelas

Setelah menjalani satu tahun prose belajar mengajar, siswa yang sudah berkompeten berhak untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Siswa dinyatakan kompeten bila melebihi ketuntasan minimum yang telah ditetapkan sekolah. Siswa yang diwajibkan mengulang yaitu mengikuti seluruh kegiatan pada tingkat kelas yang sama pada tahun pelajaran berikutnya.

2.2.13   Supervisor Oleh Kepala Sekolah

Kepala sekolah selaku supervisor bertugas bertugas menyelenggarakan supervisi mengenai:

  • Proses belajar mengajar
  • Kegiatan bimbingan konseling
  • Kegiatan ekstrakurikuler
  • Kegiatan ketatausahaan
  • Kegiatan kerjasama dangan masyarakat dan instansi terkait
  • Sarana prasarana
  • Kegiatan OSIS
  • Kegiatan BK

2.3   KESISWAAN

Kesiswaan adalah salah satu bagian dari struktur sekolah dimana didalamnyaterdapat keseluruhan proses penyelenggaraan kerjasama tentang masalah kesiswaan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan disekolah.

Adapun tujuan dari kesiswaan yaitu mengatur kegiatan dalam bidang-bidang tertentu, agar dalam proses pembelajaran nantinya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan teratur.

Kesiswaan dalam struktur organisasi sekolah, berada dibawah koordinasi Kepala Sekolah yang bersifat struktural akan tetapi kegiatan dalam kesiswaan bersifat operasional yang berhubungan dengan bakat minat dan tata tertib siswa. Kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab urusan bidang kesiswaan akan dijabarkan sebagai berikut

2.3.1   Penerimaan Siswa Baru

Proses penerimaan siswa baru saat ini sudah dapat dilakukan secara on-line. Siswa yang ingin mendaftar ke SMP tidak perlu lagi melakukan pengecekan secara langsung ke sekolah yang dituju tapi cukup melihat perkembangannya melalui system tersebut. Pertama-tama, siswa yang ingin mendaftar bisa mengambil formulir pendaftaran yang disediakan gratis. Siswa dapat memilih sebanyak=banyaknya 23 SMP di kota Malang yang ingin dipilih. Setelah diisi, formulir tersebut harus dikembalikan diloket PSB dilengkapi dengan foto kopi UPN dan STTB yang selanjutnya akan diproses ke dalam komputer. Setelah menunggu, lembar on-line akan keluar dan setelah sekitar empat jari, akan dapat dilihat pengumuman di sekolah mana siswa yang bersangkutan diterima.

Bagi siswa yang diterima di SMP 9 Malang, dipersilahkan berkumpul di suatu ruangan  untuk menukar berkas on-line dengan berkas daftar ulang yang harus diisi oleh siswa. Pada hari ke-6 seluruh siswa baru akan dikumpulkan lagi untuk persiapan Masa Orientasi Siswa (MOS).

2.3.2   Peraturan Pengelompokan Siswa

Adapun pengaturan atau pengelompokan kelas di SMP Negeri 9 Malang merupakan tugas dari badan litbank sekolah. kriteria dan keputusan pengelompokan siswa berdasarkan kelas sepenuhnya tugas Litbank.

Di SMPN 9 Malang terdapat pembagian kelas, yaitu dua kelas unggulan dan dua kelas merata pada tiap tingkat. Kriteria kelas unggulan ditetapkan berdasarkan nilai masuk untuk kelas tujuh. Sedangkan untuk kelas Delapan dan kelas Sembilan kriteria tersebut ditetapkan berdasarkan nilai Ujian  Akhir Nasional (UAN).

2.3.3   Kehadiran Siswa di Sekolah

Semua siswa diharuskan sudah berada di sekolah selambat-lambatnya pukul 06.30 setiap hari Senin sampai Sabtu kecuali hari Jumat pada pukul 07.00. siswa meninggalkan sekolah pada pukul 13.00 pada hari Senin sampai Rabu, pukul 12.15 pada hari Kamis, pukul 11.00 pada hari jumat dan pukul 10.45 pada hari Sabtu kecuali siswa-siswa kelas 9 yang harus mengikuti pelajaran tambahan setelah jam pulang sekolah.

Masing-masing siswa hanya diizinkan tidak mengikuti kegiatan belajarmengajar maksimal sebanyak 15 kali dalam satu tahun.

2.3.4   Tata Tertib Siswa

Sekolah adalah lembaga pendidikan dan pengajaran secara formal, sekolah merupakan sumber disiplin dan tempat berdisiplin untuk mencapai ilmu pengetahuan yang dicita-citakan dan sekolah merupakan pusat kebudayaan.

Setiap siswa yang masuk ke sekolah haruslah mentaati peraturan sekolah, mampu menjunjung dan membela nama baik Sekolah. Semua siswa berkewajiban menghormati yang lebih tua yaitu Guru, Karyawan dan sesame Siswa.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap sekolah, kesiswaan juga berperan dalam pengaturan dan pembinaan tata tertib siswa. Tata tertib siswa atau ketentuan tersebut antara lain:

a)      Kewajiban Murid

  • Murid sopan/hormat kepada Kepala Sekolah, gur, Pegawai, dan sesama teman
  • Mengikuti upacara bendera secara tertib, kecuali sakit
  • Mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan
  • Memakai pakaian sekolah dan olahraga, sepatu, kaos kaki, ikat pinggang, topi, sesuai dengan ketentuan
  • Membawa perlengkapan belajar
  • Mengerjakan tugas/PR
  • Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan
  • Melaksanakan tugas piket sekolah
  • Hadir disekolah selambatnya 5 menit sebelum bel masuk
  • Apabila datang terlambat wajib melapor kepada petugas Tata Tertib siswa/guru piket dan minta surat ijin
  • Apabila sakit dan tidak masuk sekolah, orang tua wajib memberikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. (surat ijin sakit diberikan selama tiga hari berturut-turut, lebih tiga hari harus ada keterangan dokter)
  • Wajib mengikuti KBM selama berlangsungnya kegiatan kecuali ada hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan
  • Apabila ada sesuatu yang menyebabkan meninggalkan sekolah wajib minta kepada petugas tata tertib atau guru piket
  • Masuk/keluar lingkungan sekolah wajib melalui jalan yang ditentukan
  • Menjaga/memelihara kekeluargaan, kebersihan, kerindangan, keamanan, ketertiban dan kesehatan
  • Menjaga nama baik sekolah
  • Menempatkan kendaraan secara teratur dan menguncinya ditempat parkir sekolah
  • Ikut menjaga dan memelihara sarana-prasarana sekolah

b)      Hak Murid

  • Murid berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
  • Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pembelajaran disekolah
  • Murid berhak menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan
  • Murid berhak menyampaikan pendapat dan keluhannya pada warga sekolah

c)      Larangan Murid

  • Melakukan tindakan yang membahayakan jiwa orang lain
  • Membawa rokok, minuman keras, narkoba atau sejenisnyadan senjata tajam/senjata api
  • Bertindak kriminal atau bertindak yang sifatnya mengarah ke criminal
  • Memalsu stempel, surat dan tanda tangan Kepala Sekolah, Guru, Pegawai dan orang tua/wali murid
  • Bersikap tidak sopan kepada Kepala Sekolah, Guru, Pegawai, dan sesama teman
  • Merusak sarana dan prasana sekolah
  • Mengambil barang/uang milik orang lain, menodong dan menarget
  • Membuat gaduh/onar disekolah / diluar sekolah
  • Membawa bacaan, gambar dan segala macam pornografi
  • Menjadi perkumpulan anak-anak nakal
  • Berkelahi dan main hakim sendiri jika menemui persoalan dengan teman
  • Berada/bermain-main ditempat parker
  • Mengganggu kegiatan belajar/mengajar (KBM) berlangsung
  • Memakai perhiasan secara berlebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah bagi siswa putrid
  • Memakai perhiasan (gelang, kalung, giwang) dan gondrong bagi siswa putra
  • Mengecat/menyemir rambut selain warna hitam
  • Memanjangkan/memelihara kuku
  • Meninggalkan perlengkapan belajar ketika pulang sekolah 

d)     Sanksi

Siswa memiliki buku catatan kepribadian siswa/cakep yang berisi antara lain tata tertib siswa dan klasifikasi serta sanksi pelanggaran. Siswa yang terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib akan mendapatkan sanksi seperti yang tertera didalam buku cakep. Sanksi diberikan sesuai dengan jumlah dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa

e)      Lain-lain

  1. Setiap pelanggaran ditulis dikartu kasus siswa dan dibuku cakep
    1. Selama siswa menjalani sanksi, yang bersangkutan kehilangan hak untuk mengikuti ulangan
    2. Penyelesaian masalah yang terdapat dalam buku kasus/cakep harus ditandatangani oleh orang tua/cakep yang telah ditunjuk
    3. Ijin sakit lebih dari dua hari harus dilampiri keterangan dokter
    4. Ijin tidak masuk selain karena sakit harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada kepala sekolah
    5. Tidak masuk selama dua hari berturut-turut orang tua diundang ke sekolah
    6. Tidak melayani ijin lewat telepon
    7. Keberadaan siswa di UKS atas ijin
    8. Undangan perihal penyelesaian pelanggaran/kasus siswa kepada orang tua/wali siswa harap mendapat perhatian dan selama undangan tidak dipenuhi tanpa keterangan, siswa belajar dirumah
    9. Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan, bila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan ditinjau kembali serta hal-hal yang belum tercantum didalam pedoman ini akan ditentukan kemudian

2.3.5    Mutasi Siswa

Mutasi siswa dapat terjadi  karena beberapa alas an. Yang pertama disebabkan oleh permintaan orang tua dan yang kedua disebabkan oleh pelanggaran berat yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Untuk mutasi keluar, harus ada kejelasan mengenai sekolah yang akan dituju oleh siswa yang akan dimutasi. Orang tua atau wali harus dapat menunjukkan surat keterangan bahwa siswa yang bersangkutan sudah diterima di sekolah lain kepada sekolah asal. Setelah itu, sekolah asal akan mengeluarkan surat mutasi. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindarkan siswa dari kemungkinan tidak mendapatkan sekolah setelah surat mutasi dikeluarkan oleh asal sekolah.

Sedangkan untuk mutasi masuk, terlebih dahulu pihak sekolah yang dituju akan mengeluarkan surat keterangan diterima untuk mengurus surat mutasi dari sekolah asal. Pihak sekolah yang dituju akan mempertimbangkan beberapa hal untuk menerima siswa mutasi antara lain ketersediaan bangku dan nilai siswa yang dimutasi tersebut.

2.3.6    Pengaturan Kelulusan

Siswa dinyatakan lulus jika telah mengikuti ujian akhir dan memperoleh nilai sesuai dengan criteria kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Siswa yang telah lulus dari SMP Negeri 9 Malang tidak memiliki organisasi atau ikatan alumni tertentu. Pihak sekolah memri izin kepada para alumni untuk mengadakan acara reuni di sekolah. Kegiatan reuni ini dilakukan dalam waktu yang tidak tetap, tetapi biasanya dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

2.3.7    Kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu wadah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran sekolah. Kegiatan ektrskurikuler ini sangat bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan jiwa bersosialisasi dan membangun karakter dirinya. Kegiatan ini dilakukan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah, si sekolah atau di luar sekolah, secara berkala atau hanya pada waktu-waktu tertentu.

Terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 9 Malang yang jadwal pelaksanaanya telah diatur oleh pihak sekolah. Di antara kegiatan-kegiatan ektrakurikuler tersebut, ada yang wajib diikuti oleh siswa. Siswa kelas tujuh diwajibkan mengikuti kegiatan Pramuka. Sedangkan siswa kelas delapan dan kelas Sembilan diwajibkan mengikuti setidak-tidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Jadwal ekstrakurikuler terlampir.

2.4 KEPEGAWAIAN

2.4.1 Mekanisme  Pengadaan, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, dan Mutasi Pegawai

  1. A. Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2006 tentang pengadaan Pegawai Negeri sipil adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun.
  3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan .
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta.
  5. Tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri.
  6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan.
  7. Berkelakuan baik.
  8. Sehat jasmani dan rohani.
  9. Bersedia ditempatkan di deluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
  10. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetepkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dilakukan dalam angaran berjalan serta penetapannya tidak berlaku.

  1. B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara efektif. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, baik guru maupun tenaga pendidik lainnya yang telah lulus Latihan Pra Jabatan, agar diusulkan menjadi PNS dengan melampirkan:

  1. SK CPNS
  2. STTPL PRAJAB
  3. DP3
  4. Surat Keterangan Dokter (II/d ke bawah oleh Dokter penguji tersendiri dan III/a ke atas oleh Tim Penguji Kesehatan)

Pengangkatan tersebut diklasifikasikan dalam beberapa golongan ruang. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan pengaturan perundang-undangan yang berlaku gaji Pegawai Negeri Sipil. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah:

  1. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat.
  2. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Tingkat Lanjut Tingkat Pertama atau yang Setingkat.
  3. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Belajar/Ijazah Sekolah Tingkat Lanjut Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat.
  4. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II.
  5. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III.
  6. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV.
  7. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara.
  8. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3).
  1. C. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai pengajian. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawa, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi

Kenaikan pangkat regular diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya:

  1. Melaksankan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu, dan
  2. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonya atau jabatan fungsional tertentu.

Kenaikan pangkat regular diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan:

  1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar.
  2. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
  3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Kejuruan Tingkat Pertama.
  4. Pinata Muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Atas, Sekolah Lanjut Kejuruan Tingkat atas 3 (tiga) tahun, sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah diploma I, atau Ijazah Diploma II.
  5. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat.
  6. Piñata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV.
  7. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara.
  8. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

  1. Menduduki jabatan struktur atau jabatan fungsional tertentu.
  2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  3. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
  4. Menentukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
  5. Diangkat menjadi pejabat Negara.
  6. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.
  7. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya meduduki jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu.
  8. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
  9. Dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang meduduki jabatan structural dan pangkatnya masih sattu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:

  1. Telah 1 tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
  2. Sekurang-kurangnya didudukinya .
  3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baikdalam 2 tahun terakhir.

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh:

  1. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang Setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c.
  2. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang Setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
  3. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
  4. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademik, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan Ruang II/c.
  5. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan Ruang III/b.
  6. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  7. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan Ruang III/c.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam di atas dapat diberikan apabila:

  1. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan /keahlian yang sesuai dengan ijazah yang di peroleh.
  2. Sekurang-kurangnya setelah satu tahun dalam pangkat terakhir.
  3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun teakhir.
  4. Memenuhi jumlah anggota kredit yang di tentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
  5. Lulus ujian penyesuian kenaikan pangkat.

Pegawai negei sipil yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh:

  1. Ijazh Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Dipoma II. Dan masih berperangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
  2. Ijazah Serjana Muda, ijazah Akademia,atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur MudaTingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur,golongan ruang II/c.
  3. Ijazah Sarjana (S1), atau Iijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
    1. Ijazah Docter, ijazah Apoteker dan ijazah magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
    2. Ijazah Doktor (S3) dan masih ber pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi piñata, golongan ruang III/c.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud di ayas diberikan kepada:

  1. Sekurang-kurangnyasatu tahun dalam pangkat terakhir.
  2. Setiap unsure penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu terakhir.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan degan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingk lebih tinggi, apabila:

  1. Memiliki rasa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selamanya:

1)      sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya setelah 1 bulan dalam pangkat terakhir.

2)      Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya setelah 1 bulan dalam pangkat terakhir.

3)      Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya setelah 2 bulan dalam pangkat terakhir.

  1. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
  2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud si atas mulai berlaku:

  1. Tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.
  2. Tanggal 1 pada bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan di perhentikan dengan hormat.
  1. D. Mutasi Pegawai Negeri Sipil

Kepala badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan:

  1. Pegawai Negeri Sipil antar Departemen/Lembaga
  2. Pegawai Negeri Sipil pusat dan Pegawai Negeri Sipil daerah antar propensi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga
  3. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propensi
  4. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Propensi lainnya.

Penetapan oleh badan kepegawaian Negara yang dimaksud di atas dilaksanakan atas permintan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan, dan jabatandapat mendelekasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

2.5 KEUANGAN

Meskipun uang bukan untuk segala-galanya, namun untuk menjalankan suatu menejemen operasional sekolah, diperlukan penggu dana yang efektif. Banyak sedikitnya dana yang diperlukan sangat tergantung  kepada banyak sedikitnya ragam dan identitas kegiatan yang diprakarsai oleh sekolah.

Oleh karena penyelenggaraan pendidikan merupakan tangung jawab bersama antara pemerintah, orang tua siswa dan masyarakat, maka dana yang dapat dihimpun oleh sekolah pada dasarnya bersumber dari tiga komponen penanggung jawab pendidikan tersebut. Rinciannya adalah sebagai berikut.

2.5.1  Sumber Keuangan Sekolah dan Cara Mendapatkannya

a.  Dana dari Pemerintah

Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan didalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswakelasI, II dan III. Mata anggaran dan besarnyadana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggung jawaban atas pemamfaatan dana rutin (DIK) harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut.

b.  Dana dari Orang Tua Siswa

Dana ini disebut dana BP3 (Bantuan Penyelengaraan dan Pembinaan). Besarnya sumbangan dana BP3 yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat BP3. Pada umumnya dana BP3 terdiri atas:

  1. Dana  tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus  dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah.
  2. Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali dalam tiga tahun menjadi siswa(pembayarannya dapat di angsur).
  3. Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara suka rela.
  4. Tanpa satu ikatan apapun.

  1. c. Dana  dari Masyarakat

Dana biasanya merupakan sumbangan suka rela yang tidak mengikat dari angota-angota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegitan pendidikan di sekolah. Sumbangan suka rela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantukemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta.

  1. d. Dana dari Alumni

Bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buk-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana yang di himpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsungdari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum seklah.

e.  Dana dari Peserta Kegiatan

Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau extrakurikuler, seperti pelatihan computer, kursus bahasa inggris atau keterampilan lainnya.

  1. f. Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah

ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha foto kopi, dll.

Untuk beberapa tahun ini sekolah-sekolah memiliki anggaran pemasukan dari dana pemerintah yang berupa dana BOS dan Blok Grant adalah sebagai berikut:

Mekanisme Alokasi Dana BOS dan BOS Buku

Dana BOS yang di salurkan berupa dan BOS dan BOS Buku, Dana BOS Buku dimaksud untuk:

-            Memberikan bantuan sekolah/madrasah/PPS untuk pengetahuan buku teks pelajaran bagi siswa.

-            Membantu masyarakat meringankan beban biaya pendidikan.

-            Meningkat Mutu pendidikan Dasar di Indonesia.

Penyaluran dana BOS buku adalah:

-            Sekolah /madrash/PPS menerima BOS Buku adalah= penerima BOS

-            No.Rek penampung BOS Buku adalah= program BOS.

-            Dana di salurkan sekaligus. Untuk tahun 2008 dana BOS Buku menjadi Rp 12.000,-/siswa (semula Rp 22.000,-/siswa). Penyebabnya adanya kebijakan pemerintah melakukan saving atas DIPA Depdiknas TA. 2008.

-            Jika dana yang diterima sekolah/madrasah/PPS>jumlah seharusnya, misal karena kesalahan data siswa, maka harus dikembalikan ke Tim Menejemen BOS provinsiinsi.

Dana BOS Buku harus digunakan untuk membeli buku Teks Pelajaran dengan ketentuan:

  1. Pemilihan dan penetapan JUDUL BUKU teks pelajaran harus mengikuti Permendiknas No. 11/2005 tentang Buku teks pelajaran.
  2. Spesifikasi buku harus ikut standar dari Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), tentang:

-            Komponen kelayakan isi.

-            Komponen penyajian: daftar isi, tujuan setiap bab, peta konsep/ringkasan, kata kunci, pertanyaan/soal latihan di setiap bab, dan daftar pustaka.

-            Komponen kegrafikan: kulit buku, isi buku, kualitas cetakan, kekuatan fisik buku, ukuran buku (A4, A5 atau B5).

-            Penerbit wajib mencantumkan label harga.

  1. Buku yang dibeli harus mencakup 1 siswa, 1 buku.

Penyaluran Dana BOS:

  1. Penyaluran dana untuk periode Januari-Desember 2007 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

-       Dana BOS disalurkan setiap Periode tiga bulan;

-       Dana BOS disalurkan pada awal bulan dari setiap periode  tiga bulan;

  1. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Tingkat Provinsiinsi melalui Bank Pemerintah/Pos, dengan tahap-tahap sebagai berikut.

a)        Tim manajemen BOS Provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan.

b)        Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).

c)        Dinas pendidikan Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi.

d)       KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening Kas Negara

Dana BOS yang dicairkan dari KPPN ditampung ke rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya dana disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Bank pemerintah/Pos yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Lembaga Penyalur (Bank/Pos).

e)        Perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode sebelumnya dapat digunakan/diperpanjang atau diperbaiki bilamana perlu. Tim Manajemen BOS Provinsi harus melakukan evaluasi terhadap  kinerja Bank penyalur.

f)         Tim Manajemen BOS Kab/Kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dan yang disalurkan oleh Bank/Pos dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim Manajemen BOS Kab.Kota. jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Bank/Pos bersangkutan, Tim Manajemen BOS Kab/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.

Syarat Penyaluran Dana BOS

  1. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama Pribadi).
  2. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
  3. Tim manajemen BOS Kab/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS.

2.5.2    Pencarian Dana Operasional Maupun Dana Pembangunan

Syarat Pencarian Dana Block Grant:

  1. Proposal Kegiatan
  2. Mendatangani MoU
  3. Mendatangani Kuitansi Penerimaan Dana
  4. Mendatangani Surat Pertanyaan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan
  5. Mempunyai Rekening sanggar/kelompok kerja yang masih aktif pada Bank Pemerintah

2.5.3 Pengelolaan

Pengelolaan akan dianggap efektif apabila sesuai dengan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran, para kepala sekolah bersama semua pemegang peran disekolah pasa umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut.

  1. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan
  2. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang
  3. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat terhimpun
  4. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan
  5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan (Depdiknas, 2000: 178-179)
  6. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut kedalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah
  7. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang

Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut Kepala Sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan.

Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS di manfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan menajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran yang  bersangkutan. Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah yang mencakup 5 kategori pembiayaan sebagai berikut.

a)      Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan

b)      Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar

c)      Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan

d)     Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil

e)      Kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3

Dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup kegiatan untuk pengembangan sekolah. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun.

Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah diprogramkan sekolah dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua kelas I,II, dan III disekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu SHPS pada masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu dapat dicapai secara nasional.

Ketika berbagai dana terkumpul (rush) disekolah diperlukan kepemimpinan yang efektif, bukan selalu terus-menerus mengadakan staf terutama TU. Bagaimana keterbatasan akan dialami setiap staf.

2.5.4 Kebijakan Sekolah

Dalam hal keuangan SMP Negeri 9 Malang tidak memungut biaya pendidikan dari siswa, hal ini dikarenakan pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk operasional maupun pembangunan kepada sekolah-sekolah termasuk SMP Negeri 9 Malang. Dana terssebut antara lain dana BOS dan dana Block Grant. Dana tersebut dapat digunakan apabila pihak sekolah yang bersangkutan mengajukan proposal terlebih dahulu. Utuk pembangunan sendiri, pihak sekolah mengadakan pertemuan wali murid guna membahas pengadaan sarana dan prasarana maupun media penunjang pembelajaran yang belum terpenuhi dari pemerintah untuk ditanggung bersama-sama. Keputusan diambil setelah ada kata sepakat dari pihak sekolah dan wali murid.

2.7   HUBUNGAN MASYARAKAT

Pengertian humas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan maksud meningkatkan pengertian warga tentang kebutuhan dan praktek pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama warganya dalam usahanya memperbaiki sekolah, sehingga antara sekolah dan masyarakat sama-sama mempunyai kepentingan dan saling melengkapi.

2.7.1 Tujuan Humas

  1. Untuk menigkatkan kualitas belajar dan peertumbuhan anak.
  2. Untuk menigkatkan tujuan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
  3. Untuk mengembangkan antusiasme atau semangat dalam membantu kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat.
  4. Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah.
  5. Untuk melalui program sekolah dalam kata-kata kebutuhan yang terpenuhi.
  6. Untuk mempersatukan orang tua murid dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi.
  7. Untuk mengembangkan kesadaran tentang pendidikan sekolah dalam era pembangunan.
  8. Untuk membangun dan memelihara tentang pekerjaan rumah sekolah.
  9. Untuk mengarahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah

2.7.2 Unsur-unsur yang Terlibat Dalam Humas

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam humas adalah:

  1. Warga sekolah, terdiri dari:
    1. Siswa
    2. Guru/karyawan
    3. Masyaraka, terdiri dari:
      1. Wali murid
      2. Alumni
      3. Institusi terkait
      4. Masyarakat luas

2.7.3 Teknik-Teknik Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat

Teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat yang digunakan sekolah antara lain dengan cara:

  1. Melalui komite sekolah
  2. Bimbingan belajar melalui kerjasama dengan institusi lain
  3. Melalui karya wisata
  4. Melalui sosialisasi produk
  5. Melalui bakti sosial

2.7.4 Bentuk-Bentuk Partisipasi Sekolah Terhadap Masyarakat

Partisipasi sekolah dalam masyarakat yakni dengan cara pelayanan yang baik:

  1. Bakti sosial
  2. Pemberdayaan masyarakat

2.7.5 Kepengurusan Hubungan Masyarakat

Tidak ada kepengurusan humas secara khusus di SMPN 9 Malang, karena sudah menjadi satudalam struktur organisasi.

2.8      BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

2.8.1   Pengertian Bimbingan Penyuluhan

Pelayanan bantuan untuk peserta didik baik individu/kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir; melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-normayang berlaku.

2.8.2   Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan

a.  Tujuan

Membantu memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal.

  1. Fungsi
    1. Fungsi Pemahaman
    2. Fungsi Pencegahan
    3. Fungsi pengentasan
    4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan
    5. Fungsi Advokasi

2.8.3 Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling

  1. Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan
    1. Non diskriminasi
    2. Individu dinamis dan unik
    3. Tahap & aspek perkembangan individu
    4. Perbedaan individual
    5. Prinsip berkenaan dengan permasalahan individu;
      1. Kondisi mental individu terhadap lingkungan sosialnya
      2. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya
      3. Prinsip berkenaan dengan program layanan;
        1. Bagian integral pendidikan
        2. Fleksibel & adaptif
        3. Berkelajutan
        4. Penilaian teratur & terarah
        5. Prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan;
          1. Pengembangan individu agar mandiri
          2. Keputusan sukarela
          3. Ditanganioleh professional & kompeten
          4. Kerjasama antar pihak terkait
          5. Pemanfaatan maksimal dari hasil penilaian/pengukura

2.8.4 Atas Bimbingan Konseling

  • Asas Kerahasiaan
  • Asas Kesukarelaan
  • Asas Keterbukaan
  • Asas kegiatan
  • Asas Kekinian
  • Asas Kedinamisan
  • Asas Keterpaduan
  • Asas Kenormatifan
  • Asas Keahlian
  • Asas Kemandirian
  • Asas Alih Tangan Kasus
  • Asas Tutwuri Handayani

2.8.5 Visi Misi Bimbingan Penyuluhan (BP) SMP Negeri 9 Malang

Visi:

Terwujudnya pengembangan diri dan kemandirian secara hakekat kemanusiaannya sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam berhubungan dengan manusia dan alam semesta

Misi:

Menunjang  perkembangan diri dan kemandirian siswa dapat menjalani kehidupan sehari-sehari sebagai siswa secara efektif , kreatif, dan dinamis serta memiliki kecakapan hidup untuk masa depan karir dalam:

  1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  2. Pemahaman perkembangan diri dan lingkungan
  3. Pengarahan diri kea rah dimensi spiritual
  4. Pengambilan keputusan berdasarkan IQ, EQ, dan SQ
  5. Pengaktualisasian diri secara optimal

2.8.6 Program Umum Bimbingan dan PenyuluhanTingkat SLTP

  1. Persiapan
    1. Studi Kelayakan
    2. Penyusunan Program
    3. Konsultasi Program
    4. Penyediaan Sarana/Prasarana
    5. Koordinasi
    6. Layanan bimbingan
      1. Layanan Orientasi

-       Orientasi Lingkungan Sekolah

-       Orientasi Tata Tertib sekolah

-       Orientasi Ruang Lingkup BP

  1. Layanan Informasi

-        Informasi cara Belajar Efektif

-        Informasi Pelayanan Undang-undang Cawu 1, 2, 3

-        Informasi pelaksanaan EBTA/EBTANAS

  1. Layanan Penempatan dan Penyaluran

-        Penempatan dalam Kelas

-        Penyaluran Bakat dan Hobi melalui Kegiatan Ekstrakurikuler

  1. Layanan Pembelajaran

-        Pembentukan Kelompok Belajar

-        Pembinaan Disiplin Belajar

  1. Layanan Bimbingan
  2. Layanan Konseling Individu
  3. Layanan Konseling Kelompok
  4. Kegiatan Pendukung
    1. Aplikasi Intrumentasi

-        Angket Siswa

-        Angket Orang Tua

-        Problem Cheklist

-        Sosimetri

-        Daftar Pengungkapan Masalah

-        Tes Psikologi

  1. Himpunan Data

-        Data Pribadi

-        Data Hasil Belajar

-        Data Presensi

  1. Konferensi Kasus
  2. Kunjungan Rumah
  3. Alih Tangan Kasus
  4. Program Pengembangan

-       Latihan Kerja/Penataran/MGBK

  1. Evaluasi

-       Evaluasi Pelaksanaan Program

-       Analisis Hasil Belajar

  1. Analisis

-       Analisis Pelaksanaan Program

-       Evaluasi Hasil Kegiatan

  1. Tindak Lanjut

-       Merencanakan Tindak Lanjut

BAB III

PENUTUP

Manajemen penglolaan sekolah merupakan salah satu unsure yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dimana tujuan pendidikan tersebut diantaranya mencukup: bagaimana mengatur,memimpin, mengelola atau mengadministrasikan sumberdaya manusia, sumber belajar atau kurikulum dan fasilitas. Dengan adanya tujuan pendidikan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kinerja manajemen pendidikan sekolah.

3.1    Kesimpulan

Berdasarkan ulasan yang telah diuraikan pada BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Dalam perjalanan SMP Negeri 9 Malang sering berganti nama mengikuti perkembangan kurikulum yang ada serta kebutuhan masyarakat, ini terbukti dengan adanya pergantian yangdulnya SMEP N 2 Malng, dapat berubah menjadi sekolah menengah. Manajemen organisasi di SMP Negeri 9 Malang sudah tertata dengan rapi dengan adanya tugas-tugas yang telah terstruktur dengan lengkap dan baik .
  2. Dengan adanya perubahan kurikulum 2006 dan yang sebelumnya yaitu kurikulum 2004. Di smp negeri 9 malang pada tahun ajaran 2008/2009 ini terdapat 2 kurikulum yang digunakan, untuk kelas VII dan VIII telah menggunakan kurikulum 2006 yangberbasis KTSP, sedang untuk kelas IX tetap menggunakan kurikulum 2004 yangberbasis KBK sehingga terdapat beberapa perbedaan antara keduanya baik dalam penyajian materi pembelajarannya, system penilaiannya maupun kreteria kenaikan kelas dan kelulusannya.
  3. Kesiswaan di SMP Negeri 9 Malang diatur untuk program-program kesiswaan yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan penerima siswa baru, pencatatan kehadiran siswa, pengaturan pembinanan tata tertib, pengatura mutasi siswa, pengaturan lulusan (alumni), serta pengaturan extra kurikuler siswa.
  4. Kepegawaian di SMP Negeri Malang 9 Malang terdiri dari pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, dan mutasi  pegawai yang dilengkapi dengan pelaksanaan pengaturan disiplin pegawai negeri, pelaksanaan penilaian DP3 pegawai negeri sipil, pengaturan kesejahteraan pegawai, dan pemberhentian atau pensiunan pegawai yang semuanya di atur oleh diknas bila untuk pegawai negeri, tapi bila pengadaan pegawai belum mencukupi, di SMP Negeri 9 Malang dapat mengambil kebijakan untuk mengelola pengadaan pegawai sendiri.
  5. Keuangan di SMP Negeri 9 Malang diperoleh dari pemerintah, orang tua murid, dan semuanya diatur dalam mekanisme pencairan dan pengelolaan keuangan sekolah yang dilengkapi dengan peraturan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja  Sekolah (RAPBS).
  6. Dalam rangka pelaksanaan KTSP di SMP  Negeri 9 Malang sudah melakukan perubahan dan perbaikan dalam hal sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses belajar mengajar yang meliputi: memperbaki perencanaan sarana dan prasarana di sekolah yang didasarkan pada proker sarana dan prasarana yang dibuat tiap tahun, perbakan gedung dan fasilitas sekolah, perbaikan mengenai pengaturan pendaya gunaan sarana dan prasana sekolah, pengaturan pelaksanaan investarisasi dan pengaturan kebijakan sekolah di bidang sarana dan prasarana.
  7. Program Humas di SMP Negeri 9 Malangdilaksanakan untuk menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah, masyarakat,dan pihak SMP Negeri 9 Malang yang dilaksanakn dengan menyusun perencanaan secara operasional, mudah dan dapat dilaksanakan

3.2Saran

Bertitik tolak pada kesimpulan, maka dalam hal ini diajukan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertibangan dalam meningkatkan manajemen pendidikan sekolah di SMP Negeri 9 Malang.

Adapun beberapa rekomendasi yang perlu di perhatikan sekaligus dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan adalah sebagai berikut:

  1. Untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi sekolah, sebaiknya harus didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memadai dan data-data yang akurat, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dari organisasi sekolah.
  2. Pada pelaksanaan pembelajaran baik yang menggunakan KTSP ataupun KBK, dalam hal penggunaannya diharapkan untuk lebih dimaksimalkan lagi. Sehingga output dari kurikulum tersebut bisa menjadi outcome bagi siswa. Dari kurikulum yang ada bisa menunjang prestasi siswa untuk lebih baik lagi.
  3. Program-program kesiswaan yang ada pada SMP Negeri 9 Malang ini pada prinsipnya sudah baik, namun alangkah lebih baik lagi bila dioptimalkan program yang sudah ada dan perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan programnya. Karen pada hakekatnya kesemuanya itu untuk memajukan para siswa, sehingga diperlukan suatu mekanisme yang diharapkan bisa mewadahi apa yang diperlukan oleh siswa, gunanya untuk menunjang proses pembelajaran siswa.
  4. Pada bagian kepegawaian ini diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memiliki kompeten tinggi dan bekualitas. Dikarenakan pada bagian kepegawaian ini, merupakan salah satu bagian penting dari keberlangsungan pegawai yang ada utamanya da SMP Negeri 9 Malang, baik itu untuk pegawai pungsional ataupun guru. Dengan harapan, adanya sumberdaya yang memadai tersebut bisa menunjang kinerja dari bagian kepegawaian tersebut.
  5. Sebaiknya segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan harus dilaksanakan secara cermat dan teliti,. Baik itu menyangkut mekanismenya, pengelolaannya maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keuangan. Adanya kecermatan dan ketelitian dan pelaksanaan, diharapkan dapat motipasi guru dan pegawai fungsional agar dapat bekerja lebih baik lagi.
  6. Sarana dan prasarana yang telah ada sebaiknya bisa lebih dijaga dan dirawat. Karena dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada ini dapat menunjang proses pembelajaran siswa untuk lebih baik daripada sebelumnya.
  7. Untuk hubungan masyarakat di SMP Negeri 9 Malang diperlukan dengan adanya jaringan yang luas untuk menunjang kegiatan siswa, baik itu berupa hasil kerjasama dengan instansi atau perusahaan, masyarakat setempat, dan lain-lain. Tentunya hal tersebut utama bisa mamfaat bagi siswa dan bisa menunjang siswa untuk lebih optimal dalam proses pembelajaran

0 Responses to “LAPORAN KEGIATAN PPL”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 43,895 hits

Komentar Terakhir

banxit23 on arema,…. cinta tiada…
September 2010
M S S R K J S
« Mar   Okt »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

image


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: